Politics (from Greek: πολιτικός politikos, meaning "of, for, or relating to citizens") is the practice and theory of influencing other people on a global, civic or individual level. More narrowly, it refers to achieving and exercising positions of governance — organized control over a human community, particularly a state. (Wikipedia)
Lagi rame RUU Pilkada nih, dan hari ini (25/9/2014) bakal dibahas dan akan disahkan atau tidaknya RUU tersebut. Gue ga bakal bahas dari sisi scientific, yang gue lihat dari sisi gue sebagai rakyat (citizen).
Pada tahun 2012, semua fraksi prapol di DPR setuju dengan Pilkada langsung. Tapi setelah Pilpres, setengahnya ada yang memilih untuk Pilkada tidak langsung. Aroma balas dendam nih, ga usah munafik deh lihat aja koalisi merah putih yang kalah waktu di Pilpres, sekarang menggebu sekali untuk "menguasai" DPR dan DPRD dengan cara RUU Pilkada ini.
But, this is politics right?
Politik itu menghalalkan segala cara, yang penting bisa berkuasa. Ya, termasuk pihak koalisi yang menang kemarin. Kemungkinan besar juga melakukan segala cara untuk bisa menang. Sekarang koalisi merah putih yang kalah kemarin ingin juga menang, menang dengan menguasai DPR dan DPRD.
Sekarang muncul :
"Pilkada langsung itu menghamburkan duit rakyat". Hey! kemana aja lo!
"Pilkada tidak langsung itu sesuai dengan Pancasila". karena ini yang ngomong bos Lapindo, ya beresin dulu gih lumpurnya.
"Pilkada langsung itu banyak terjadi suap". sekali lagi, lo selama ini koma ya?
dan ada yang berargumen :
"Pilkada langsung adalah wujud Demokrasi". bisa iya bisa tidak.
"Pilkada tidak langsung membuat DPRD menjadi sarang suap yang sangat besar". terbukti waktu jaman Soeharto, tapi jaman ini mungkin bisa cuma 60% (sama aja nyet!)
My opinons is .....
Karena kita sudah terbiasa dengan Pilkada secara langsung, ya sudah mari lanjutkan. Ngapain capek-capek balikin lagi ke DPRD. Anggota DPRD dipilih langsung, terus yang "keliatan" ngurusin kita (baca: pemimpin daerah) dipilih oleh mereka? aneh kan.
Yang perlu dikritisi dan dirubah adalah proses Pilkada itu berlangsung. Yang bikin biaya tinggi apa sih? pencetakan kertas? ganti dengan online voting, kampanye? yang boleh menyelenggarakan kampanye hanya KPU, bukan parpol dan perseorangan, DPT kacau? tanya lagi mendagri, itu e-KTP buat apaan ya, money politics? pendidikan politik harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat. masih banyak solusi lain yang bisa dilakukan, kalau tidak pemimpin yang kreatif seperti Ridwan Kamil tidak akan pernah bisa berkarya bagi daerah yang dipimpinnya.
That's it.
